Hakim Vonis Windu Aji dkk 6 hingga 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Nikel Sultra

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis terdakwa Windu Aji Sutanto selaku pemilik PT Lawu Agung Mining, terdakwa Ofan Sofwan selaku Direktur PT Lawu Agung Mining, dan terdakwa Glenn Ario Sudarto selaku pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining, dengan hukuman 6 hingga 8 tahun penjara, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa satu Glenn Ario Sudarto, terdakwa dua Ofan Sofwan, dan terdakwa tiga Windu Aji Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair penuntut umum,” tutur hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Glen Ario Sudarto dengan 7 tahun penjara, terdakwa Ofan Sofwan dengan 6 tahun penjara, dan Terdakwa Windu Aji Sutanto dengan 8 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa satu Glenn Ario Sudarto, terdakwa dua Ofan Sofwan, dan terdakwa tiga Windu Aji Sutanto masing-masing sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dgn pidana kurungan masing masing selama 2 bulan,” jelas hakim.

Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Windu Aji Sutanto sebesar Rp 135.836.895.026, yang apabila tidak dapat membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim.

Kepada ketiga terdakwa, hal yang memberatkan yakni tindakan mereka disebut hakim tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mereka tidak mengakui kesalahannya, dan perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara, yang dalam hal ini PT Antam Tbk, cukup besar dan belum ada uang yang dikembalikan kepada negara. Diketahui, kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 2.343.903.278.312,91. 

“Hal-hal yang meringankan, para terdakwa kooperatif di persidangan, para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menghargai jalannya pemeriksaan perkara ini, para terdakwa sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya masing-masing,” hakim menandaskan.